Tinombala.com, Palu Sulawesi Tengah — Di ruang kerja Wali Kota Hadianto Rasyid, kritik tampaknya tak pernah benar-benar menjadi ancaman. Ia justru hadir sebagai semacam cermin memantulkan kekurangan, sekaligus menguji ketahanan seorang pemimpin dalam menjaga arah kebijakan publik.
Bagi sebagian kepala daerah, suara sumbang kerap dianggap gangguan. Tapi tidak demikian bagi Hadianto. Sejumlah aktivis, jurnalis, hingga warga yang vokal mengkritik kinerjanya justru tidak diposisikan sebagai lawan. Mereka dibiarkan tetap bersuara, bahkan dalam nada paling tajam sekalipun.
Foto Istimewa Polres Morowali
Sikap itu terlihat dalam beberapa momentum, terutama ketika kritik mengalir deras terkait pelayanan publik dan kebijakan kesejahteraan aparatur. Alih-alih meredam atau membantah secara defensif, ia memilih merespons dengan langkah perbaikan. Kritik, dalam kerangka berpikirnya, bukan untuk dilawan melainkan dirawat.
Pendekatan ini jarang. Di banyak tempat, relasi antara penguasa dan pengkritik cenderung tegang, bahkan konfrontatif. Namun di Palu, setidaknya dalam beberapa waktu terakhir, pola itu seperti mencoba dibalik, kritik dijadikan bahan bakar, bukan bara.
Momentum menjelang Hari Raya menjadi salah satu ujian paling konkret. Ketika isu Tunjangan Hari Raya (THR) mencuat di berbagai daerah, Pemerintah Kota Palu justru berhasil menyalurkan hak tersebut kepada aparatur sipil negara. Tak hanya itu, tambahan penghasilan yang dikenal sebagai HAGALA ikut diberikan sebuah kebijakan yang disambut positif oleh banyak pihak.
Foto Istimewa Polres Morowali
Bagi penerima, kebijakan itu bukan sekadar angka dalam slip pembayaran. Ia menjadi simbol kehadiran negara di tingkat lokal bahwa kerja birokrasi tetap dihargai, dan kesejahteraan pegawai tidak diabaikan.
“Terima kasih untuk THR dan HAGALA-nya, Pak Wali. Saya sangat bahagia menerimanya,” ujar seorang ASN, yang selama ini juga dikenal kerap melontarkan kritik terhadap pemerintah kota
Pernyataan semacam itu menyiratkan satu hal kritik dan apresiasi bukan dua kutub yang saling meniadakan. Keduanya bisa berjalan beriringan, selama ada ruang dialog yang sehat.
Di titik inilah kepemimpinan diuji. Bukan hanya pada kemampuan mengeksekusi program, tetapi juga pada kelapangan menerima koreksi. Hadianto tampaknya memilih jalan yang tidak populer bagi sebagian pemimpin membuka diri, bahkan ketika yang datang adalah suara yang tidak nyaman didengar.
Apakah pendekatan ini akan konsisten terjaga? Waktu yang akan menjawab. Namun untuk saat ini, di tengah riuhnya praktik kekuasaan yang sering alergi kritik, Palu menawarkan satu potret berbeda. Hadiyanto Rasid seorang wali kota yang tidak sekadar memimpin, tetapi juga mendengar.
Pewarta : Faizal
Editor: Linda Fang
