Tinombala.Com, Palu – Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Reny A. Lamadjido menerima audiensi Pengurus Wilayah Ikatan Keluarga Indonesia Buol (PW IKIB) Sulawesi Tengah di ruang kerjanya, Senin, 19 Januari 2026. Dalam pertemuan tersebut, IKIB secara resmi menetapkan Reny sebagai Pembina PW IKIB Sulawesi Tengah masa bakti 2025–2030.
Audiensi yang dipimpin Ketua PW IKIB Wahid itu berlangsung dalam suasana akrab. Selain silaturahmi, pertemuan ini menjadi ajang penyampaian keputusan organisasi sekaligus pengenalan struktur dan arah gerak IKIB di Sulawesi Tengah.
Wahid menyebut penunjukan Wakil Gubernur sebagai pembina merupakan bentuk kepercayaan organisasi kepada pemerintah daerah. IKIB, kata dia, ingin menempatkan diri sebagai mitra strategis pemerintah, khususnya dalam mendorong kontribusi sosial dan intelektual masyarakat Buol di Sulawesi Tengah.
“Keputusan ini merupakan amanah organisasi. Kami mempercayakan Ibu Wakil Gubernur sebagai pembina IKIB Sulawesi Tengah periode 2025–2030,” ujar Wahid.
Dalam pertemuan itu, pengurus IKIB juga memaparkan sejarah singkat organisasi serta sejumlah gagasan program. Sinkronisasi agenda kerja IKIB dengan prioritas pembangunan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menjadi salah satu pokok pembahasan, termasuk usulan program sosial dan dukungan terhadap kebijakan daerah.
Menanggapi hal tersebut, Reny menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan kepadanya. Ia menilai IKIB memiliki posisi strategis sebagai organisasi kemasyarakatan yang dapat memperkuat kohesi sosial dan menjadi mitra pemerintah dalam pembangunan.
“IKIB memiliki peran penting dalam memperkuat persatuan dan kontribusi sosial. Saya berharap organisasi ini terus menjaga kekompakan dan membangun komunikasi yang baik,” kata Reny.
Ia juga mendorong IKIB untuk aktif berkolaborasi dengan pemerintah daerah dalam mendukung program-program pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Tengah.
Audiensi ini menandai awal penguatan relasi antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan IKIB, sekaligus mempertegas peran organisasi kedaerahan sebagai bagian dari ekosistem sosial-politik daerah. (Iyam)
