Jakarta – Dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto yang menyeret mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memasuki babak perhatian serius. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Jimly Asshiddiqie, secara terbuka mendukung langkah Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto untuk membongkar perkara tersebut hingga ke akar-akarnya.
Pernyataan itu disampaikan Jimly di Masjid Agung Al-Azhar, Jakarta Selatan, Minggu (8/11/2026). Dikutip dari detikNews, Jimly menegaskan dukungannya terhadap langkah tegas Kapolri dalam mengusut dugaan penyadapan tersebut.
“Jadi kita dukung Kapolri dengan segala ketegasannya untuk memberantas ini sampai ke akar-akarnya,” kata Jimly, seperti dikutip detikNews.
Bagi Jimly, persoalan ini tidak cukup hanya dilihat dari dugaan penyadapan sebagai tindakan teknis. Motif di baliknya justru menjadi bagian penting yang harus dibongkar melalui proses hukum.
Ia menilai forum pengadilan nantinya akan menjadi tempat untuk mengungkap tujuan sebenarnya dari dugaan penyadapan tersebut.
Jimly bahkan mengemukakan sejumlah kemungkinan serius, mulai dari dugaan upaya membunuh Presiden, melumpuhkan kemampuan Presiden menjalankan pemerintahan, hingga pengkhianatan terhadap kepentingan negara.
“Semua itu bisa masuk unsur makar,” ujar Jimly dalam pemberitaan detikNews.
Namun, Jimly mengingatkan bahwa kemungkinan penerapan pasal makar tidak bisa diputuskan secara terburu-buru. Harus ada pembuktian yang kuat melalui proses peradilan.
Ia menjelaskan, ancaman pidana terhadap perkara yang disangkakan saat ini berbeda dengan kemungkinan penerapan pasal makar yang dapat membawa ancaman hukuman lebih berat, termasuk pidana mati. Pembuktian unsur tersebut sepenuhnya menjadi kewenangan proses hukum.
Pernyataan Jimly sekaligus menjadi perhatian terhadap langkah Kapolri Suyudi. Pengusutan perkara ini dituntut tidak berhenti pada penetapan tersangka, tetapi juga harus mampu menjawab siapa yang bertanggung jawab, bagaimana dugaan penyadapan dilakukan, dan apa motif di baliknya.
Pertanyaan mendasar kini mengemuka: apakah dugaan penyadapan itu berkaitan dengan upaya melumpuhkan Presiden atau memiliki tujuan lain yang menyentuh kepentingan negara?
Jawabannya tidak boleh dibangun dari spekulasi. Penyidik harus mengungkapnya melalui alat bukti, keterangan saksi, serta fakta yang diuji di pengadilan.
Sebab, ketika dugaan penyadapan menyentuh komunikasi kepala negara, persoalannya bukan semata-mata urusan internal kepolisian. Ada persoalan hukum, perlindungan kepala negara, dan kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum yang dipertaruhkan. (*)
Sumber Detik News
