Palu , Tinombala.Com// Bupati Buol, Risharyudi Triwibowo, mangkir dalam Rapat Koordinasi Pemberantasan Korupsi yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama kepala daerah se-Sulawesi Tengah pada 6 Agustus 2025.
Dilansir dari gnews.co.id mangkirnya atau absen Bupati yang akrab disapa Bowo ini berbarengan dengan rencana KPK untuk kembali memanggilnya terkait dugaan pemerasan dalam pengurusan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) serta penerimaan gratifikasi di Kementerian Ketenagakerjaan.
Kepada wartawan, Jumat 8 Agustus 2025, Bowo mengaku tidak hadir karena sakit. Ia menyebut sempat menjalani pemeriksaan di UGD RS Mokoyurli Buol pada Minggu 3 Agustus 2025.
“Saya sakit dari hari Minggu, sempat ke UGD Mokoyurli Buol, ditangani dan diberi obat oleh dokter, tapi tidak rawat inap,” ujarnya.
Menurut Bowo, kondisi demam yang dialaminya berlanjut hingga dua hari setelah pemeriksaan sehingga ia memutuskan diwakili Wakil Bupati Nasir Dj Daimaroto di Rakor KPK.
“Hari Senin saya sudah siap berangkat dengan Inspektorat Buol ke Jakarta, tapi kondisi masih demam. Hari Selasa juga belum membaik, jadi saya minta Pak Wabup yang hadir di Rakor KPK hari Rabu. Alhamdulillah, hari ini sudah agak baikan,” jelasnya.
Namun, berdasarkan penelusuran tim media sejumlah agenda resmi Pemerintah Kabupaten Buol yang diunggah di situs pemkab menunjukkan hal berbeda.
Bowo tercatat hadir dan memimpin peletakan batu pertama pembangunan Laboratorium Kesehatan Masyarakat (Labkesmas) di Jl. Batalipu, Kelurahan Leok II. Selasa (5/8/2025) sore, Bowo juga memimpin pelepasan rombongan anggota Persatuan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Seluruh Indonesia (PABPDSI) Kabupaten Buol di Aula Pobokidan, Lantai II Kantor Bupati Buol.
Dia menghadiri pelantikan Pengurus DPD Tani Merdeka Indonesia (TMI) Kabupaten Buol periode 2025-2030 di Ruang Zoom lantai III kantor bupati, dan menghadiri pembukaan balap motor piala bupati nampak dia sambil berjoged
KPK Siapkan Pemanggilan
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, memastikan pihaknya akan memberikan pembaruan informasi terkait pemanggilan Bowo.
“Jika sudah ada penjadwalannya kembali, kami akan update,” kata Budi, Sabtu, 9 Agustus 2025.
Sebelumnya, pada Senin 4 Agustus 2025, Jubir KPK Budi Prasetyo juga menegaskan bahwa KPK masih menyusun jadwal pemeriksaan. Ia membantah pernyataan Bowo yang menyebut pengembalian kendaraan mewah dilakukan secara sukarela.
“Aset tersebut disita penyidik pada 21 Juli 2025 karena diduga terkait perkara. Ini adalah langkah hukum untuk pembuktian dan optimalisasi aset,” tandasnya.
Hingga berita ini tayang, Bupati Buol belum memberikan tanggapan atas konfirmasi lanjutan yang dikirimkan pada Rabu 13 Agustus 2025.. (*)
