Tinombala.com, Buol Sulteng – Kamis, 26/02/2026 Dilantai dua Aula Pobokidan, Kantor Bupati Buol, Risharyudi Triwibowo membuka Musyawarah Rencana Pembangunan Daerah (Musrenbang) Tingkat Kecamatan Biau buol dengan satu penekanan arah pembangunan 2027 harus lebih presisi, lebih membumi.
Forum itu nampak dihadiri Wakil Bupati Moh. Nasir Dj. Daimaroto, Sekretaris Daerah Moh. Yamin Rahim, jajaran Forkopimda, para asisten dan staf ahli bupati, serta kepala organisasi perangkat daerah se-Kabupaten Buol. Dari unsur legislatif, Wakil Ketua I DPRD Buol Karmin Oy Kaimo bersama dua anggota dewan turut hadir. Perwakilan Polres Buol, Koramil Biau, camat, hingga para lurah se-Kecamatan Biau melengkapi barisan kursi undangan.
Musrenbang ini merupakan kelanjutan dari pertemuan serupa yang lebih dulu digelar di Kecamatan Paleleh pada 24/02/2026. Rangkaian forum kecamatan ini akan berlangsung hingga awal Maret sebelum memasuki tahap perumusan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027 di tingkat kabupaten.
Tema yang diusung “Mengembangkan Sektor Pertanian dan Sumber Daya Alam Berkelanjutan sebagai Tulang Punggung Pertumbuhan Ekonomi buol untuk Pengentasan Kemiskinan dan Penurunan Stunting, ” Kalimat panjang ini menuntaskan kemiskinan dan stunting yang kini kembali ditautkan dengan sektor unggulan daerah.
Dalam sambutannya, Risharyudi menegaskan Musrenbang bukan sekadar agenda tahunan. Ia menyebut forum ini sebagai ruang menyaring kebutuhan riil masyarakat. “Kita harus memastikan setiap program pembangunan memberi manfaat nyata, terutama di sektor andalan kita , yaitu pertanian dan pengelolaan sumber daya alam yang lestari,” ujarnya.
Di forum Musrembang tersebut, sejumlah usulan prioritas kecamatan mulai dipetakan berupa penguatan infrastruktur pertanian, peningkatan akses pasar bagi petani, pengelolaan sumber air yang berkelanjutan, hingga intervensi gizi berbasis desa untuk menekan angka stunting.
Musrembang tingkat kecamatan menjadi pintu awal. Setelah seluruh kecamatan merampungkan pembahasan, draf RKPD akan dibawa ke tingkat kabupaten untuk diselaraskan dengan kemampuan fiskal dan arah kebijakan nasional. Targetnya, dokumen itu dapat disahkan DPRD pada paruh pertama tahun ini.
Di tengah dinamika ekonomi daerah, pertemuan di Aula Pobokidan itu seolah mengingatkan: pembangunan bukan sekadar angka pertumbuhan, melainkan tentang bagaimana sawah tetap berproduksi, hutan tetap terjaga, dan keluarga di desa perlahan keluar dari lingkar kemiskinan tahun 2027.
Pewarta: Reiyna
Editor: Juma Usman
