Tinombala com, Buol Sulawesi Tengah — Di penghujung bulan suci Idul Fitri 1447 Hijriah, kegelisahan itu merayap pelan di kalangan aparatur sipil negara di Kabupaten Buol Selasa, 17/03/2026 Tunjangan Hari Raya adalah hak rutin yang saban tahun dinanti tak kunjung cair. Waktu terus bergerak, kebutuhan kian mendesak, sementara kepastian belum juga datang.
Sorotan pun mengarah ke meja Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah TAPD Bersama Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Buol. Di sanalah simpul persoalan berada proses pencairan anggaran yang tersendat, di tengah ekspektasi ribuan ASN yang menggantungkan harapan pada janji negara.
Kepala BPKAD Buol, Kasim Ali, memilih tidak berkelit. Ia justru membuka pintu selebar-lebarnya bagi audit. “Kami siap diaudit kapan saja,” ujarnya, datar namun tegas. Pernyataan itu seperti hendak meredam riuh dugaan yang mulai berkembang dari sekadar keluhan administratif hingga tudingan pengelolaan anggaran yang tak transparan.
Di balik keterlambatan itu, Kasim menyebut ada soal teknis yang tak sederhana. Penyesuaian administrasi, verifikasi data, hingga mekanisme pencairan yang berlapis menjadi alasan yang dikedepankan. Sebuah penjelasan yang, bagi sebagian ASN, terasa normatif, terlalu sering didengar, terlalu lama ditunggu penyelesaiannya.
Namun tekanan tak hanya datang dari dalam birokrasi. Di ruang publik digital, tudingan mulai berseliweran. Ada yang menyebut kelalaian, ada pula yang menyinggung potensi pelanggaran.
Menanggapi itu, Kasim tak tinggal diam. Ia mengisyaratkan langkah hukum bagi pihak yang dianggap menyebarkan informasi tanpa dasar. “Kalau tidak bisa dibuktikan, kami akan tempuh jalur hukum,” katanya.
Nada pernyataan itu mencerminkan dua hal, upaya menjaga kredibilitas institusi, sekaligus sinyal keras terhadap kritik yang dianggap melampaui batas. Di titik ini, persoalan THR tak lagi sekadar soal keterlambatan pembayaran, melainkan juga soal kepercayaan publik.
Di sisi lain, waktu terus menekan. Bagi ASN, THR bukan sekadar tambahan penghasilan, melainkan penopang kebutuhan menjelang lebaran dari ongkos mudik hingga belanja keluarga. Keterlambatan berarti menunda banyak rencana, bahkan mungkin mengubah prioritas hidup dalam waktu singkat.
Pemerintah Kabupaten Buol kini berpacu dengan kalender. Janji percepatan pencairan kembali digaungkan. Koordinasi lintas instansi disebut diperkuat, evaluasi internal diklaim berjalan. Tapi satu hal tetap menjadi penentu, kapan dana itu benar-benar masuk ke rekening para ASN.
Di tengah situasi ini, publik menunggu bukan hanya realisasi pembayaran, tetapi juga kejelasan. Audit, jika benar dilakukan, akan menjadi ujian sesungguhnya. Apakah persoalan ini semata kendala teknis, atau ada yang lebih dalam yang selama ini luput dari pengawasan.
Di ujung Ramadan, pertanyaan itu menggantung. Dan seperti THR yang belum cair, jawabannya pun masih tertunda.
Pewarta: Reiyna
Editor: Linda Fang
