POHUWATO – Aktivitas pengolahan emas dengan sistem tong di Desa Taluduyunu, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo, diduga telah mencemari Sungai Marisa. Selasa, 17 November 2026.
Dari pantauan Media di lokasi, terlihat sebuah bangunan pengolahan tong emas berdiri di tengah kebun kelapa warga Dekat sungai . Bangunan kayu bertingkat itu digunakan sebagai tempat pengolahan material batuan yang mengandung emas. aliran lumpur pekat berwarna coklat mengalir dari area pengolahan menuju penampungan ke arah sungai. di sekitar titik pembuangan tampak keruh dan dipenuhi endapan lumpur.. Ini bukan lagi dugaan kecil, ini fakta di lapangan yang kami lihat sendiri,” ujar Ketua Lembaga BAKORNAS Juma Usman,
Atas temuan tersebut, pelaku usaha pengolahan tong emas di Desa Taluduyunu diminta diproses sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Dalam UU tersebut, Pasal 69 ayat (1) huruf a dengan tegas melarang setiap orang melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.
Jika terbukti sengaja membuang limbah hingga melampaui baku mutu air, pelaku dapat dijerat Pasal 98 dengan ancaman pidana penjara 3 hingga 10 tahun dan denda Rp 3 Miliar hingga Rp 10 Miliar.
Sedangkan jika pencemaran terjadi karena kelalaian, pelaku dapat dijerat Pasal 99 dengan ancaman pidana penjara 1 hingga 3 tahun dan denda Rp 1 Miliar hingga Rp 3 Miliar.
Selain itu, pengolahan emas sistem tong umumnya menggunakan merkuri dan sianida. Penggunaan merkuri sendiri telah dilarang negara melalui Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Pengurangan dan Penghapusan Merkuri.
Pelaku usaha tong emas ini harus diproses sesuai UU Lingkungan. Kami minta DLH Pohuwato, Gakkum KLHK, dan APH segera turun, ambil sampel air Sungai Marisa, dan periksa izin lingkungan lokasi ini,” tegas Juma.
Hingga berita ini diterbitkan, Media masih berupaya mengkonfirmasi kepada pemilik usaha pengolahan tong Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pohuwato, dan pihak terkait lainnya. Media memberikan ruang hak jawab kepada semua pihak sesuai UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. (JM)



















