Tinombala.com, Buol Sulawesi Tengah — Pemerintah pusat kembali melirik wilayah pesisir di Kabupaten Buol. Tahun 2026, daerah ini dipastikan mendapatkan program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
Tak tanggung-tanggung, empat titik langsung disiapkan. Lokasinya tersebar di Kecamatan Paleleh, Kecamatan Gadung, Kecamatan Bunobogu, dan Kecamatan Biau, wilayah yang selama ini menggantungkan hidup pada laut, namun kerap tertinggal dalam sentuhan infrastruktur.
Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Buol, Tonang Malongi, dimintai keterangan lewat via WhatsApp pribadinya memastikan proses kini memasuki tahap krusial. Pemerintah daerah, kata dia, tengah menunggu kedatangan tim survei dari KKP RI.
“Sekarang kami masih menunggu tim survei dari kementerian. Insyaallah dalam waktu dekat ini akan turun,” ujarnya saat dikonfirmasi media ini Jum’at malam, 03/04/2026.
Pernyataan itu menandai satu hal, proyek sudah di depan mata, tapi belum benar-benar dimulai.
Di sisi lain, pemerintah daerah mencoba menunjukkan kesiapan. Salah satu syarat utama, legalitas lahan, diklaim telah dituntaskan. Lahan yang akan digunakan disebut sudah berstatus clean and clear, tanpa sengketa.
“Pada saat pengusulan, kami sudah siapkan proposal lengkap, termasuk syarat legalitas lahan. Alhamdulillah, pembebasan lahan sudah diselesaikan oleh pemerintah desa,” Ungkap Tonang.
Klaim kesiapan ini menjadi penting. Sebab dalam banyak kasus, persoalan lahan kerap menjadi batu sandungan yang membuat proyek strategis tersendat, bahkan gagal berjalan.
Namun pengalaman juga mengajarkan, kesiapan administratif tak selalu berbanding lurus dengan kesiapan di lapangan. Status clean and clear di atas kertas kerap diuji ulang saat survei teknis dilakukan, mulai dari kesesuaian lokasi, aksesibilitas, hingga kelayakan lingkungan.
Empat titik yang kini diajukan Dinas perikanan kelautan Kabupaten Buol akan segera menghadapi uji itu.
Jika lolos, Kampung Nelayan Merah Putih berpotensi menjadi pintu masuk perubahan, mengintegrasikan aktivitas tangkap, distribusi, hingga pengolahan hasil laut dalam satu kawasan. Tapi jika tidak, daftar panjang proyek yang tertahan di tahap awal bisa saja kembali bertambah.
Kini, bola ada di tangan tim pusat. Sementara di daerah, harapan sudah lebih dulu ditebar.
Pertanyaannya tinggal satu, apakah kesiapan yang diklaim itu cukup kuat saat diuji di lapangan, atau justru akan runtuh di tahap yang paling menentukan. (**)
Editor: Linda Fang
