TINOMBALA.COM, Buol Sulawesi Tengah — Pengadaan material batu kali untuk proyek rekonstruksi jalan dan jembatan ruas Kali Kulango–Tiloan–Kokobuka senilai Rp72 miliar yang dikerjakan PT Wahana Cipta Lestari menjadi sorotan warga. Perusahaan pemenang tender proyek yang dibiayai melalui APBD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2026 itu diduga memperoleh sebagian material dari lokasi di luar wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang dimilikinya.
Informasi yang dihimpun Tinombala.com dari sejumlah sumber terpercaya di lapangan pada Sabtu, 30 Mei 2026, menyebutkan kebutuhan batu kali untuk menunjang pekerjaan konstruksi tidak seluruhnya berasal dari area yang tercantum dalam izin perusahaan. Warga mengaku aktivitas pengambilan batu kali di luar IUP telah berlangsung cukup lama
“Batu yang diambil di luar lokasi IUP itu berasal dari kawasan Sungai Air Terang milik masyarakat. Harganya sekitar Rp30 ribu per ret,” ujar seorang warga yang meminta identitasnya dirahasiakan.
Keterangan tersebut memunculkan pertanyaan mengenai asal-usul material yang digunakan dalam proyek infrastruktur bernilai puluhan miliar rupiah itu. Warga mempertanyakan apakah material yang dibeli dari luar IUP telah memenuhi ketentuan perizinan serta regulasi pertambangan yang berlaku.
Berdasarkan dokumen perizinan yang diperoleh media ini, PT Wahana Cipta Lestari memiliki IUP yang diterbitkan untuk komoditas Kerikil Berpasir Alami (Sirtu) di Desa Air Terang, Kecamatan Tiloan, Kabupaten Buol. Namun sejumlah warga menilai aktivitas pengambilan batu kali yang digunakan untuk kebutuhan proyek berada di luar titik koordinat yang tercantum dalam izin tersebut.
Jika terbukti berasal dari luar wilayah IUP, penggunaan material tersebut berpotensi menimbulkan persoalan administratif maupun kepatuhan terhadap ketentuan pertambangan yang berlaku.
Sejumlah tokoh masyarakat mendesak Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), serta aparat penegak hukum melakukan verifikasi lapangan guna memastikan sumber material yang digunakan dalam proyek tersebut.
Menurut mereka, lokasi IUP PT Wahana Cipta Lestari berada di bawah kawasan Kota Terpadu Mandiri (KTM), bukan di bagian atas kawasan sebagaimana lokasi yang disebut menjadi titik pengambilan batu kali. Karena proyek ini menggunakan anggaran negara dengan nilai kontrak lebih dari Rp72 miliar, pengawasan dinilai harus dilakukan secara ketat dan transparan.
Warga juga mempertanyakan mekanisme pembelian material dari masyarakat di luar wilayah IUP apabila material tersebut digunakan sebagai bahan baku stone crusher untuk proyek pemerintah.
Saat dimintai keterangan terkait dugaan aktivitas pengambilan batu kali di luar wilayah IUP, Bambang menyatakan aktivitas tersebut telah dihentikan Senin, 01/06/2026.
“Kalau aktivitas yang ada, kami sudah hentikan,” ujarnya.
Namun ketika ditanya mengenai dugaan penggunaan material dari luar IUP untuk mendukung proyek tersebut, Bambang justru mempertanyakan mengapa persoalan itu diberitakan.
“Kenapa kalau ada proyek baru diberitakan, sementara masih banyak kegiatan galian C yang tidak memiliki IUP tetapi tidak diberitakan?” kata Bambang kepada media ini, Senin (1/6/2026).
Sebelumnya, Bambang juga menegaskan bahwa pihaknya memiliki izin dalam pengambilan material.
“Dalam pengambilan material kami punya izin. Kalaupun ada pembayaran kendaraan yang melintas di lahan masyarakat, besar kecilnya tidak mengikat,” ujarnya.
Ia menambahkan Pemerintah Desa turut memfasilitasi kegiatan pengambilan material tersebut.
“Bahkan pemerintah desa memfasilitasi kegiatan pengambilan material galian C itu. Kalaupun ada dari perusahaan, bentuknya CSR,” tuturnya kepada media ini, Minggu (31/5/2026).
Hingga berita ini diterbitkan, Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tengah belum dapat memastikan titik koordinat pasti lokasi IUP PT Wahana Cipta Lestari yang diperpanjang tersebut.
Tinombala.com akan terus menelusuri fakta-fakta di lapangan dan menyajikan perkembangan informasi ini secara berimbang sesuai kaidah jurnalistik dan prinsip keberimbangan informasi. (TIM)
