Breaking News

Home / Sumatera Barat

Selasa, 30 Juni 2026 - 13:43 WIB

Mengapa Nelayan Padang Pariaman Semakin Sulit Melaut? BBM Langka hingga Dugaan Alat Tangkap Ilegal Jadi Sorotan

Foto Ist Tinombala.com

Foto Ist Tinombala.com

 

TINOMBALA.COM, Padang Pariaman – Nelayan di Kabupaten Padang Pariaman kini menghadapi tantangan yang semakin berat. Tak hanya berhadapan dengan cuaca dan hasil tangkapan yang tak menentu, mereka juga dibayangi kelangkaan BBM bersubsidi serta dugaan penggunaan alat tangkap yang tidak sesuai ketentuan, yang dinilai mengancam mata pencaharian nelayan tradisional.

Pelaksana Tugas UPTD Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Perikanan Kabupaten Padang Pariaman, Dedi Tama mengutarakan pada wartawan media ini Selasa 30 Juni 2026 keterbatasan pasokan BBM bersubsidi jenis Pertalite masih menjadi persoalan utama. Nelayan pengguna kapal payang yang mengandalkan mesin tempel kerap batal melaut karena stok Pertalite di sejumlah SPBU sering kosong atau terlambat didistribusikan.

Menurut Dedi, selama nelayan telah mengantongi surat rekomendasi, pihak SPBU tidak mempersulit pembelian BBM bersubsidi. Nelayan Ulakan dan Sunua dilayani melalui SPBU Toboh, nelayan Ketaping melalui SPBU Bandara, sedangkan nelayan Gasan bergantung pada pasokan dari SPBU Tiku.

Di tengah persoalan tersebut, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman tengah menyiapkan pembangunan dua Kampung Nelayan di Nagari Mangguang dan Nagari Tiram. Program ini diharapkan mampu memperkuat perekonomian masyarakat pesisir sekaligus meningkatkan kesejahteraan nelayan.

Namun, persoalan nelayan tidak berhenti pada urusan bahan bakar. Ketua Kelompok Nelayan Semoga Jaya Ulakan, Safaruddin, mengungkapkan nelayan tradisional juga menghadapi tekanan akibat dugaan penggunaan alat tangkap yang tidak sesuai aturan.

Ia menyebut nelayan dari kawasan Muara Anai diduga masih mengoperasikan pukat harimau di wilayah perairan Ulakan. Dugaan tersebut, menurutnya, berdampak pada menurunnya hasil tangkapan nelayan tradisional yang selama ini menggantungkan hidup dari kawasan perairan tersebut.

Selain itu, Safaruddin juga menyoroti keberadaan jaring milenium milik nelayan Pasie Jambak, Kota Padang, yang hanyut hingga ke pesisir Ulakan Tapakis. Jaring tersebut disebut kerap mengganggu jalur penangkapan ikan dan merusak alat tangkap milik nelayan tradisional.

Baca Juga:  Kapolri Lantik Wakapolda Sulsel Jadi Kapolda Sulteng

Menurutnya, jaring milenium seharusnya dioperasikan sekitar dua mil laut dari garis pantai. Namun, di lapangan masih ditemukan aktivitas penangkapan pada jarak sekitar satu mil laut, yang merupakan wilayah tangkap nelayan tradisional.

Kelangkaan Pertalite semakin memperburuk kondisi. Keterlambatan distribusi maupun kosongnya stok BBM di SPBU membuat banyak nelayan kehilangan waktu melaut yang paling produktif. Dampaknya, hasil tangkapan menurun dan pendapatan keluarga nelayan ikut tergerus.

Nelayan berharap pemerintah bersama instansi terkait segera mengambil langkah nyata dengan menjamin ketersediaan BBM bersubsidi, memperketat pengawasan terhadap dugaan penggunaan alat tangkap yang melanggar ketentuan, serta mempercepat pembangunan Kampung Nelayan sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.

Bagi nelayan Padang Pariaman, persoalan hari ini bukan lagi sekadar mencari ikan di laut, melainkan mempertahankan penghidupan di tengah sulitnya memperoleh BBM dan semakin sempitnya ruang tangkap yang mereka andalkan. (Falsanar Piliang)

Editor : Linda Fang 

Share :

Baca Juga

Bukittinggi Sumatera

Skandal Privat, Krisis Publik

Agam

Beras Bantuan Diduga Diperjualbelikan, Luka Warga Palupuh Kian Dalam

Sumatera Barat

Tambang Ilegal di Atas Jalan Negara: Dugaan Pembiaran Aparat dan Konflik Kepentingan di Sijunjung

Daerah

Ilham Tekankan Sinkronisasi Program dalam Forum Perangkat Daerah RKPD Agam 2027

Bukittinggi Sumatera

Donny Warianto Bantah Dipecat Organisasi Advokat, Sebut Bukan Anggota Peradi Otto

Sumatera Barat

Pasia Laweh Jadi Titik Apel Siaga Karhutla 2026

Sumatera Barat

Syafril SE Dt Rajo Api: OPD Harus Laksanakan Pokir yang Telah Ditetapkan dalam APBD

Sumatera Barat

Gempar! Mobil Dinas Ketua DPRD Limapuluh Kota Diduga Dipakai Istri untuk Kepentingan Pribadi