TINOMBALA.COM, Jakarta — Pemerintah Kabupaten Buol membawa sejumlah kebutuhan layanan kesehatan daerah ke meja Kementerian Kesehatan. Dalam audiensi bersama Wakil Menteri Kesehatan RI, Pemkab Buol meminta dukungan untuk memperkuat rumah sakit, menambah dokter spesialis, hingga mempercepat penanganan tuberkulosis atau TBC.
Pertemuan itu diikuti Wakil Gubernur Sulawesi Tengah bersama sejumlah kepala daerah dan wakil kepala daerah dari Sulawesi Tengah. Agenda utamanya membahas pembangunan serta renovasi fasilitas kesehatan, peningkatan sumber daya manusia medis, dan penguatan pelayanan kesehatan masyarakat.
Kementerian Kesehatan menyampaikan komitmen menjalankan program revitalisasi fasilitas kesehatan nasional. Menurut Kemenkes, pemerintah pusat menyiapkan anggaran sekitar Rp40 triliun hingga Rp50 triliun per tahun untuk pembangunan baru maupun renovasi rumah sakit daerah dan puskesmas.
Untuk Buol, Kemenkes disebut mengupayakan anggaran APBN sekitar Rp140 miliar hingga Rp150 miliar untuk periode 2027–2029. Dana itu diarahkan untuk pembangunan baru atau renovasi total RSUD Mokoyurli di lahan kosong.
Penguatan layanan tidak berhenti pada bangunan. Pemkab Buol juga menyampaikan kebutuhan dokter spesialis. Pada 2026, seorang dokter umum asal Buol telah mengikuti Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) dengan pembiayaan dan fasilitasi dari pemerintah melalui Kementerian Kesehatan.
TBC Jadi Perhatian
Penanganan TBC menjadi agenda lain dalam pertemuan tersebut. Pada triwulan III 2026, Kemenkes memberikan intervensi kepada Kabupaten Buol berupa X-Ray portable, dukungan tenaga radiografer, biaya operasional dan insentif kader TBC, serta sarana pendukung kegiatan lapangan.
Data yang disampaikan dalam audiensi mencatat 201 kasus TBC di Buol. Sebanyak 191 pasien menjalani pengobatan sesuai standar, sedangkan 10 lainnya masih dalam status pengobatan yang belum sesuai standar dan terus diupayakan untuk ditangani.
Buol juga disebut masuk tiga besar capaian Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) tertinggi di Sulawesi Tengah. Program tersebut antara lain menyasar deteksi dini penyakit tidak menular seperti hipertensi dan diabetes melitus.
Kemenkes menekankan bahwa pemeriksaan tidak boleh berhenti pada deteksi. Fasilitas kesehatan diminta memastikan tindak lanjut pengobatan pasien. Pemerintah juga menyatakan ketersediaan obat untuk mendukung layanan tersebut.
Selain TBC dan CKG, pembahasan menyentuh persoalan stunting. Kemenkes mendorong penanganannya dilakukan lintas sektor dengan melibatkan dinas kesehatan, BKKBN/DP2KB, Dukcapil, Dinas PMD, BPS, Tim Penggerak PKK, serta pemangku kepentingan lainnya.
Pemkab Buol dalam kesempatan itu juga meminta dukungan lanjutan untuk Labkesmas Tier 2 yang dibangun melalui anggaran 2025. Pemerintah daerah menyebut bangunan tersebut telah tersedia, tetapi masih membutuhkan peralatan medis, tenaga ahli, dan dukungan operasional.
Audiensi ditutup dengan dorongan Kemenkes kepada pemerintah daerah di Sulawesi Tengah untuk memperkuat inovasi pelayanan kesehatan, terutama dalam pelaksanaan CKG, penanganan stunting, dan peningkatan mutu layanan kesehatan masyarakat. (RS)
