TINOMBALA.COM, Buol Sulawesi Tengah — Pelayanan kesehatan di RSUD Mokoyurli Buol, Sulawesi Tengah, dilaporkan lumpuh dalam dua hari terakhir. Sejumlah dokter spesialis tidak terlihat menjalankan praktik. Dugaan sementara, kondisi ini dipicu persoalan insentif tambahan yang belum terpenuhi. Dampaknya, pasien rawat jalan hingga rawat inap mengaku tidak mendapatkan pelayanan medis.
Suasana di ruang poli RSUD Mokoyurli tampak tidak biasa. Sejumlah pasien terlihat menunggu tanpa kepastian. Kursi antrean penuh, namun ruang pemeriksaan dokter spesialis kosong tanpa aktivitas.
“Kami sudah dua hari datang berobat, tapi dokter spesialis tidak ada sama sekali,” ujar salah satu keluarga pasien, Selasa (5/5/2026).
Keluhan serupa juga datang dari pasien rawat inap yang mengaku tidak mendapatkan kunjungan dokter spesialis sebagaimana mestinya. Kondisi ini memicu kekhawatiran, terutama bagi pasien dengan kondisi medis yang membutuhkan penanganan lanjutan.
Di Poli Bedah, dua dokter yang biasa bertugas, yakni dr. Eka dan dr. Ilham, dilaporkan tidak hadir tanpa keterangan. Kondisi serupa juga terjadi di Poli Penyakit Dalam, di mana dr. Elpira dan dr. Irma disebut tidak masuk dan tidak menjalankan aktivitas pelayanan.
Tak hanya itu, layanan di Poli Saraf juga dilaporkan ikut terhenti. Tidak terlihat adanya aktivitas pelayanan sebagaimana biasanya. Situasi ini memicu dugaan adanya aksi mogok kerja yang dilakukan secara bersamaan oleh sejumlah tenaga medis.
Padahal, berdasarkan data yang tersedia, RSUD Mokoyurli memiliki sejumlah dokter spesialis di berbagai bidang, mulai dari penyakit dalam, bedah, kandungan, hingga saraf dan penunjang medis lainnya. Namun dalam dua hari terakhir, sebagian layanan inti tersebut praktis tidak berjalan.
Informasi yang dihimpun menyebutkan, ketidakhadiran para dokter diduga berkaitan dengan persoalan insentif tambahan yang belum direalisasikan.
Sejumlah dokter spesialis disebut memilih tidak beraktivitas sebagai bentuk protes. Meski demikian, hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak manajemen rumah sakit.
Kondisi ini menimbulkan pertanyaan serius terkait tata kelola layanan kesehatan di rumah sakit milik pemerintah daerah. Dalam situasi apa pun, pelayanan medis seharusnya tetap berjalan dan tidak mengorbankan pasien.
Masyarakat berharap pemerintah daerah dan dinas terkait segera turun tangan untuk menyelesaikan persoalan ini. Tanpa langkah cepat dan transparansi, krisis layanan di RSUD Mokoyurli berpotensi semakin meluas, sementara pasien terus berada dalam ketidakpastian atas hak dasar mereka untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.
Pewarta : Reiyna
Editor. : Minhar
