Poso, Tinombala.Com// Masyarakat Sulawesi Tengah tengah bersiap menyambut HUT Kemerdekaan Republik Indonesia. Namun, semangat kemerdekaan itu tercoreng oleh ulah sejumlah kepala desa dan penjabat (Pj) kepala desa yang diduga kuat terlibat dalam praktik korupsi.
Kasus terbaru menimpa Pj Kades Maleali yang ditangkap karena korupsi dana desa. Di Kabupaten Poso pun, sejumlah kades dan Pj kades sedang disorot. Kantor Kades Masewe dan Betania bahkan disegel warga sebagai bentuk protes terhadap dugaan korupsi yang terjadi. Di wilayah Pamona Timur, seorang Pj Kades juga sedang dalam proses penyelidikan atas dugaan penyalahgunaan dana desa. Tinggal menunggu waktu, kasus-kasus ini akan terbuka satu per satu.
Lantas, mengapa para kades, khususnya Pj Kades di Pamona Timur bisa terjerumus dalam korupsi?
Salah satu jawabannya terletak pada kesejahteraan mereka yang minim.
Gaji pokok yang hanya sekitar tiga jutaan rupiah sebagian besar sudah tergadai di bank untuk kebutuhan sehari-hari.
Dalam kondisi seperti ini, ketika dana desa tersedia, godaan untuk menyalahgunakannya sangat besar.
Akhirnya, dana yang seharusnya untuk pembangunan desa malah dijadikan jalan pintas untuk menyambung hidup—alasan yang tidak bisa dibenarkan, namun sering dijadikan pembenaran.
Masyarakat Poso dan Sulawesi Tengah secara umum tentu berharap kemerdekaan bukan sekadar seremoni tahunan, melainkan hadir dalam bentuk pelayanan publik yang bersih, jujur, dan adil—dimulai dari desa. (**)
