Tinombala.com, Sumatera Barat – Di Kabupaten Solok Selatan, di duga hutan lindung tak lagi sekadar kawasan konservasi. Ia menjelma ladang emas terbuka dengan ekskavator bekerja siang dan malam seperti proyek negara. Tanah dikoyak, sungai dikeruhkan, tebing diruntuhkan. Tak ada garis polisi, tak ada penyegelan. Yang terdengar justru satu kalimat pendek yang konon menjadi jimat keselamatan: “Aman semua, bos sudah berkoordinasi.”
Kalimat ini, menurut sumber terpercaya Minggu malam, 22/02/2026 di hubungi Lewat Via Wahtsap itu bukan sekadar penghibur ini adalah sandi kekuasaan, penanda bahwa ada dugaan jejaring tak kasatmata yang mengawal operasi Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI). Dugaan aliran uang disebut mengalir tak hanya ke pemain lapangan. Bahkan diduga sejumlah LSM dan pekerja media ikut dituding menerima “saweran”, membuat kritik melempem sebelum sempat mengeras.
Nama Bupati Solok Selatan, H. Khairunas, ikut terseret dalam pusaran aktivitas PETI . Ketua LMRRI Komisariat Wilayah Sumbar, Sutan Hendy, menyebut ada dugaan kepemilikan sekitar 40 unit ekskavator yang beroperasi di kawasan hutan lindung. Ia juga melontarkan inisial anggota DPRD inisial NK, IP, ISP yang disebut ikut bermain dan juga Inisial RM ” Ucap Hendy.
Ketua LMRRI Komisariat Wilayah Sumbar, Sutan Hendy
Ia menegaskan Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) bentukan Presiden Prabowo Subianto. Di atas kertas, satgas ini dibentuk untuk menyapu bersih perusakan hutan. Di lapangan, menurut Hendy, penertiban dinilai tebang pilih. “Kalau berani, jangan hanya tangkap yang kecil. Teropong juga yang besar,” katanya. Ia mengaku telah mengirim pesan kepada aparat dan satgas, namun respons yang diterima sebatas formalitas, ” Jelasnya.
Solar subsidi disebut menjadi darah bagi mesin-mesin pengeruk itu. Jika distribusinya benar mengalir bebas ke kawasan lindung, maka ini bukan sekadar tambang ilegal ini dugaan pembiaran sistemik. Dugaan setoran ke oknum aparat pun mencuat. Semua tudingan ini belum terbukti di pengadilan. Namun di tengah kabut dugaan itu, satu fakta kasatmata berdiri hutan terus tumbang, ” Tegas Hendy.
Foto Istimewa
Pertanyaan publik kini sederhana dan menohok bagaimana puluhan alat berat bisa bekerja terbuka di kawasan Hutan lindung tanpa tindakan tegas? Apakah negara kalah oleh tambang liar, atau justru bersekutu dalam diam?
Sementara jawaban belum terdengar, suara ekskavator tetap meraung. Dan rimba Solok Selatan terus membayar harga dari sandi yang terlalu sering diucapkan aman semua. ungkap Sutan Hendy Minggu, 22/02/2026
Untuk menjaga asas keberimbangan, redaksi telah berupaya meminta tanggapan dari Bupati Solok Selatan melalui Via Wahtsap +62 852-647***** terkait dugaan keterlibatan dirinya bersama ponakan dan keluarganya dalam aktivitas Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di kawasan hutan lindung, termasuk tudingan keterlibatan sejumlah pihak. Namun hingga berita ini diterbitkan, belum ada jawaban atau klarifikasi resmi yang disampaikan.
Terkonfirmasi Kapolres Solok Selatan Melalui Via WhatsApp +62 823502***** Ia menjawab Sejak awal 2025, Polres Solok Selatan membentuk Satgas Anti Illegal Mining sebagai langkah tegas menghadapi maraknya praktik pertambangan tanpa izin. Tim khusus ini bergerak melalui pencegahan, patroli, hingga penindakan langsung di lapangan. Hingga kini, delapan laporan polisi berhasil ditangani dengan belasan tersangka diamankan. Dua unit excavator disita, sejumlah peralatan dimusnahkan agar tak kembali digunakan, serta beberapa lokasi tambang ilegal ditutup. Operasi tersebut dilaksanakan bersinergi dengan Polda Sumatera Barat melalui Ditkrimsus serta Satgas PKH.
AKBP M.Faisal Perdana, S.I.K (Foto Google)
Menurutnya pengungkapan kasus-kasus itu menjadi bukti komitmen kepolisian untuk tidak terlibat dan tidak memberi ruang bagi aktivitas tambang ilegal yang merusak lingkungan serta mengganggu ketertiban masyarakat. Upaya ini juga mendapat atensi langsung dari Kapolda Sumbar, Gatot Tri Suryanta. Dalam pelaksanaannya, Polres Solok Selatan turut menggandeng pemerintah daerah, Kodim, Kejaksaan, dan Dinas Kehutanan guna memperkuat patroli serta penindakan di wilayah rawan.
Namun pendekatan yang ditempuh Secara preventif, patroli rutin dan patroli siber digelar untuk mendeteksi aktivitas ilegal sejak dini. Sementara itu, penegakan hukum tetap dijalankan termasuk memutus mata rantai penambangan emas tanpa izin dengan mengawasi distribusi BBM di SPBU dan menindak penyalahgunaan BBM bersubsidi. Bagi kepolisian, penindakan hanyalah satu sisi tanpa menyentuh akar persoalan sosial dan ekonomi, praktik tambang ilegal berpotensi terus berulang, ” Ungkap Kapolres Minggu malam, 22/02/2026. (*RED)
