Tinombala.com, Jakarta – Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat mulai menyisir ulang data kesejahteraan warganya. Di tengah sorotan soal ketepatan sasaran bantuan sosial, ratusan petugas disiapkan untuk memverifikasi pembaruan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang dinilai tak lagi sepenuhnya akurat.
Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Pusat, Denny Ramdany, membuka bimbingan teknis tata cara verifikasi usulan pembaruan DTSEN di Ruang Serbaguna Utama, Kantor Wali Kota Jakarta Pusat, Jalan Tanah Abang I, Gambir, Senin (23/2). Kegiatan ini diselenggarakan oleh Dinas Sosial DKI Jakarta bersama Badan Pusat Statistik DKI Jakarta dan diikuti pendamping sosial dari 48 kelurahan serta aparatur Satuan Pelaksana Sosial di delapan kecamatan se-Jakarta Pusat.
“Ratusan petugas akan diturunkan untuk melakukan pendataan karena terindikasi banyak data yang sudah tidak akurat,” ujar Denny. Ia berharap para peserta memahami betul mekanisme verifikasi yang akan berlangsung dalam beberapa pekan ke depan, agar data yang dihimpun di lapangan benar-benar mencerminkan kondisi riil warga.
Menurut Denny, akurasi data menjadi kunci agar bantuan sosial pemerintah tak meleset dari sasaran. Pendamping sosial diharapkan bekerja cermat dan objektif, memastikan setiap perubahan kondisi ekonomi warga tercatat dengan benar, siapa yang masih berhak menerima, siapa yang sudah tak lagi memenuhi kriteria.
Sekretaris Dinas Sosial DKI Jakarta, Nakwan Ferizan Ginting, menambahkan bahwa bimtek ini digelar pada 23–27 Februari 2026 di lima wilayah kota. Total peserta mencapai 1.103 orang, dengan 163 di antaranya berasal dari Jakarta Pusat. Ia menekankan keberhasilan verifikasi DTSEN bergantung pada peran aktif wali kota, camat, dan lurah.“Sehingga terwujud data kesejahteraan sosial yang mutakhir dan berkualitas di Jakarta,” ujarnya. Di atas kertas, pembaruan data adalah pekerjaan administratif. Di lapangan, ia menentukan wajah keadilan distribusi bantuan. (Dy)
