Tinombala.com, Jakarta — Ruang rapat Wakil Wali Kota Jakarta Barat, Selasa pagi, 10/03/2026, menjadi tempat berkumpulnya sejumlah pejabat perangkat daerah bersama jajaran Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK). Di meja pimpinan, Ketua TP PKK Jakarta Barat, Ety Syartika, memimpin rapat yang bertujuan menyelaraskan berbagai program kerja PKK tahun 2026 dengan kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Rapat tersebut bukan sekadar agenda rutin organisasi. Bagi Ety, sinkronisasi ini menjadi langkah penting agar kegiatan PKK di tingkat kota, kecamatan, hingga kelurahan dapat berjalan searah dengan program pembangunan pemerintah daerah.
“Kegiatan PKK dalam rangka pelayanan masyarakat tentu banyak keterkaitannya dengan UKPD. Karena itu, seyogianya kita bisa berjalan berbarengan. Kami berharap banyak hal yang bisa disinkronkan dan disinergikan,” kata Ety saat membuka rapat.
Fokus utama pembahasan berada pada program kerja Pokja IV yang membidangi kesehatan keluarga dan lingkungan. Bidang ini dinilai strategis karena langsung bersentuhan dengan isu kesehatan masyarakat, termasuk upaya percepatan penurunan angka stunting.
Program tersebut melibatkan sejumlah Suku Dinas (Sudin) di lingkungan Pemerintah Kota Jakarta Barat. Sudin Kesehatan, Sudin Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (PPAPP), Sudin Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian (KPKP), hingga Sudin Lingkungan Hidup disebut menjadi mitra utama dalam pelaksanaan program tersebut.
Selain itu, dukungan juga datang dari Sudin Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Suban Perencanaan Pembangunan Kota (Subanppeko), serta Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setko Jakarta Barat.
Menurut Ety, kerja sama lintas sektor menjadi kunci keberhasilan program PKK. Tanpa koordinasi yang kuat dengan perangkat daerah, berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat akan sulit mencapai target.
Selain isu stunting, rapat juga membahas penguatan program Gerakan Keluarga Sehat Tanggap dan Tangguh Bencana (GKSTTB) serta rencana pengembangan konsep kota sehat di wilayah Jakarta Barat. Kedua program tersebut diarahkan untuk memperkuat kesiapsiagaan keluarga dalam menghadapi berbagai risiko kesehatan dan bencana di lingkungan perkotaan.
Pada sisi lain, aspek tata kelola organisasi juga menjadi perhatian. Melalui Kelompok Khusus (Poksus), TP PKK Jakarta Barat mendorong penguatan administrasi serta pembinaan berbagai fasilitas berbasis masyarakat, termasuk Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA).
Program Poksus mencakup penguatan pengelolaan dan pembinaan administrasi RPTRA, peningkatan kapasitas kader Dasawisma di tingkat kelurahan, serta pembinaan sejumlah RPTRA yang menjadi lokus kegiatan pemberdayaan masyarakat. Sejumlah perangkat daerah seperti Sudin Perpustakaan dan Kearsipan (Pusip), Sudin Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi (Nakertransgi), Sudin Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (PPKUKM), hingga Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota turut dilibatkan dalam agenda ini.
Bagi Ety, seluruh rangkaian program tersebut perlu disusun dalam kerangka yang lebih terarah agar dapat memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Karena itu, rapat sinkronisasi ini diharapkan menghasilkan peta jalan yang jelas bagi para kader PKK yang bekerja di lapangan.
“Ke depan kita berharap ada peta jalan yang jelas bagi para kader, sehingga target pembangunan sosial dan kesehatan di Jakarta Barat pada 2026 dapat tercapai secara efektif dan efisien,” ujarnya menutup rapat.
Di tengah kompleksitas persoalan perkotaan, mulai dari kesehatan keluarga, pengelolaan lingkungan, hingga pemberdayaan ekonomi PKK masih dipandang sebagai salah satu garda terdepan yang bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat.
Sinkronisasi program seperti ini menjadi upaya memastikan bahwa gerakan dari tingkat rumah tangga hingga pemerintah kota berjalan dalam satu arah: meningkatkan kualitas hidup keluarga di Jakarta Barat.
Pewarta Dny
Editor : Linda Fang
