TINOMBALA.COM, Jakarta Barat — Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat mulai mengandalkan sistem data berbasis teknologi yang dapat diakses secara real time untuk mempercepat penanganan kemiskinan di wilayahnya. Pendekatan ini dinilai penting untuk memastikan intervensi yang lebih tepat sasaran.
Wali Kota Jakarta Barat, Iin Mutmainnah, menegaskan bahwa pola penanggulangan kemiskinan tidak bisa lagi dilakukan secara konvensional. Pemerintah, kata dia, harus memiliki data yang selalu diperbarui agar dapat memetakan kondisi warga secara akurat.
“Data harus terus diperbarui. Kita harus tahu secara pasti siapa yang masih masuk kategori miskin dan siapa yang sudah naik kelas. Fokus utama kita saat ini adalah warga yang berada di kategori desil 4 ke bawah,” ujar Iin dalam Rapat Koordinasi Pemantauan, Pengendalian, dan Evaluasi Penanggulangan Kemiskinan Semester I Tahun 2026 di Kantor Wali Kota Jakarta Barat, Kembangan, Senin, 13 April 2026.
Menurutnya , strategi penanganan kemiskinan harus dibangun di atas dua pilar utama, yakni perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi. Program bantuan sosial, seperti bansos dan Pemberian Makanan Tambahan (PMT), dinilai belum cukup jika tidak disertai upaya peningkatan kapasitas warga.
Ia meminta agar pelatihan keterampilan, baik soft skill maupun hard skill, diperluas melalui Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi serta sektor usaha mikro, kecil, dan menengah. “Tujuannya agar warga memiliki kemandirian ekonomi,” kata Iin.
Pemkot Jakarta Barat juga mengusung pendekatan collaborative governance dalam mengatasi persoalan kemiskinan yang bersifat multidimensi, seperti stunting, pengangguran, hingga hunian tidak layak, terutama di kawasan padat penduduk seperti Tambora.
Walikota menilai pemerintah tidak dapat bekerja sendiri. Keterlibatan sektor swasta melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), akademisi, yayasan, serta lembaga swadaya masyarakat menjadi kunci dalam mempercepat penanganan masalah tersebut. Untuk persoalan yang berada di luar kewenangan kota, seperti penyediaan lahan dan hunian, Pemkot akan terus berkoordinasi dengan pemerintah provinsi.
Selain itu, Suban Perencanaan Pembangunan Daerah diminta memperketat monitoring dan evaluasi anggaran. Targetnya, pada akhir 2026 tersedia laporan yang konkret mengenai jumlah warga yang berhasil keluar dari kategori miskin. Sebagai langkah lanjutan, seluruh camat dan lurah diwajibkan menyampaikan laporan perkembangan penanggulangan kemiskinan di wilayah masing-masing setiap triwulan.
Berdasarkan data terbaru, angka kemiskinan di Jakarta Barat menunjukkan tren penurunan, dari 3,94 persen pada Maret 2024 menjadi 3,91 persen pada Maret 2025. Pemerintah kota optimistis, dengan dukungan data akurat dan intervensi yang tepat, angka tersebut dapat ditekan lebih signifikan pada 2026.
Pewarata : Denny
Editor: Linda Fang
