TINOMBALA.COM, Jakarta — Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama Polda Metro Jaya mulai mengintegrasikan ribuan kamera pengawas (CCTV) yang tersebar di berbagai titik strategis ibu kota. Langkah itu dilakukan untuk memperkuat sistem pemantauan kota sekaligus mempercepat respons terhadap gangguan keamanan, kemacetan lalu lintas, hingga situasi darurat.
Kesepakatan integrasi CCTV ditandatangani Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan Kapolda Metro Jaya Asep Edi Suheri di Balai Kota DKI Jakarta, Senin, 18/05/2026.
Pramono mengatakan Jakarta membutuhkan sistem pengelolaan kota berbasis teknologi dan data untuk mendukung transformasi menuju kota global. Menurut dia, pengawasan kota tidak lagi dapat dilakukan dengan pola konvensional.
“Jakarta saat ini sedang bertransformasi. Salah satu syarat kota global yang maju adalah memiliki sistem pengelolaan kota yang cerdas dan berbasis data,” kata Pramono.
Selama ini, kata dia, kamera pengawas di Jakarta masih dikelola secara terpisah oleh pemerintah daerah, kepolisian, maupun pihak swasta. Melalui integrasi tersebut, seluruh sistem akan diarahkan ke skema berbagi pakai agar pemantauan lebih efektif.
Pramono menilai integrasi CCTV akan membantu pemerintah daerah memantau mobilitas warga, mengendalikan lalu lintas, mengawasi titik rawan banjir dan genangan, serta memonitor pelayanan publik dan kebersihan kota. Di sisi lain, kepolisian dapat memanfaatkan sistem tersebut untuk mendeteksi gangguan keamanan, mendukung penegakan hukum, hingga mempercepat penyelidikan perkara.
“Ketika ada kejadian darurat, kita bisa langsung mengetahui dan mengambil tindakan secara bersama-sama,” ujarnya.
Foto Istimewa
Kapolda Metro Jaya Asep Edi Suheri menyebut integrasi CCTV menjadi kebutuhan penting bagi Jakarta yang menghadapi tantangan kepadatan lalu lintas dan gangguan ketertiban umum. Menurut dia, jumlah kamera pengawas yang besar tidak akan optimal bila berjalan sendiri-sendiri.
“Ketika ada kejadian, informasi awal bisa lebih cepat diperoleh. Ketika ada gangguan ketertiban, lokasi bisa segera terpantau,” kata Asep.
Ia juga menekankan pentingnya standar operasional dan perlindungan privasi masyarakat dalam pemanfaatan CCTV. “Penggunaannya harus jelas, SOP-nya harus disiapkan, dan perlindungan privasi masyarakat harus tetap menjadi prioritas utama,” ujarnya.
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik DKI Jakarta Budi Awaluddin mengatakan hasil verifikasi awal menunjukkan terdapat 7.314 titik CCTV di area publik yang berpotensi diintegrasikan. Pada tahap awal, sebanyak 3.362 unit dapat dimanfaatkan oleh Polda Metro Jaya dan Polri.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menargetkan proses integrasi selesai pada akhir 2026. Adapun pada 2027 direncanakan penambahan 16.781 kamera pengawas baru sehingga total CCTV yang terhubung dalam sistem diproyeksikan mencapai 24.095 titik di seluruh Jakarta. (***)
Sumber berita Pres Rilis Diskominfo DKI Jakarta
