Rakyat Antre, Subsidi Dipertanyakan: Siapa yang Membuka Jalan Barcode Nelayan?
TINOMBALA.COM, Buol Sulteng — Rakyat mengantre berjam-jam untuk mendapatkan BBM subsidi. Namun, di tengah antrean itu muncul dugaan lain, barcode nelayan yang semestinya menopang kebutuhan melaut diduga menjadi jalan bagi pengecer memperoleh BBM bersubsidi.
Selama dua pekan penelusuran di sejumlah stasiun pengisian BBM subsidi di Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah, wartawan media ini menemukan indikasi penggunaan barcode nelayan yang perlu diuji lebih jauh. Siapa pemegang barcode, siapa yang memperoleh rekomendasi, berapa liter BBM yang dibeli, dan ke mana BBM itu kemudian mengalir.
Barcode tersebut diduga diterbitkan berdasarkan rekomendasi Dinas Perikanan untuk mendukung kebutuhan nelayan. Namun, apabila benar digunakan oleh pihak yang bukan untuk aktivitas melaut, persoalannya menjadi lebih serius. Subsidi yang dirancang untuk nelayan berpotensi tidak sepenuhnya sampai kepada penerima yang berhak.
Penelusuran ini masih berupa temuan awal dan memerlukan pengujian melalui data transaksi SPBU, dokumen rekomendasi, identitas pemegang barcode, serta keterangan resmi Dinas Perikanan dan pengelola SPBU.
Menanggapi dugaan tersebut, Adrian Ketua Nasional Corruption Watch (NCW) perwakilan Sulawesi Tengah mendesak Dinas Perikanan yang berwenang menerbitkan rekomendasi barcode nelayan memperketat proses verifikasi.
Menurut Adrian, dinas semestinya memiliki basis data nelayan yang menjadi dasar penerbitan rekomendasi. Karena itu, rekomendasi barcode tidak semestinya diberikan kepada pihak yang ngaku ngaku nelayan namun tidak dapat diverifikasi sebagai nelayan yang sesungguhnya penerima manfaat, termasuk mereka yang tidak memiliki kapal atau sarana melaut sebagaimana dipersyaratkan.
“Jangan sampai ada rekomendasi siluman. Dinas memiliki data nelayan yang sebenarnya. Verifikasi harus dilakukan secara nyata, termasuk memastikan keberadaan kapal dan aktivitas melaut sebelum rekomendasi diterbitkan,” demikian desakan Ketua NCW Perwakilan Sulteng Jum’at, 18 September 2026.
NCW juga meminta proses penerbitan rekomendasi tidak berhenti pada kelengkapan administrasi. Data penerima, identitas pemilik kapal, hingga penggunaan barcode di SPBU perlu dapat ditelusuri agar BBM subsidi benar-benar diterima nelayan yang berhak.
Sorotan kini bergeser dari panjangnya antrean ke mekanisme di balik akses BBM subsidi. Barcode seharusnya menjadi alat pengendali, jika akses tersebut dapat digunakan pihak yang tidak semestinya, siapa yang mengawasi pintu itu?
Apakah setiap barcode benar-benar sesuai dengan identitas dan aktivitas nelayan yang tercatat? Berapa kali barcode digunakan? Berapa volume BBM yang dibeli? Dan apakah transaksi tersebut sesuai dengan rekomendasi yang diterbitkan?
Redaksi Tinombala.com membuka ruang klarifikasi dan hak jawab kepada Dinas Perikanan, pengelola SPBU, pemegang barcode, maupun pihak lain yang disebut atau berkaitan dengan laporan ini. (RS/Red)
