Buol, Tinombala.Com// Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Sosial (BLTS) di Kabupaten Buol kembali menuai sorotan tajam. Banyak warga yang merasa layak menerima bantuan justru tidak terdata, sementara beberapa penerima yang dianggap sudah berkecukupan terdaftar sebagai penerima manfaat.
Investigasi media di lapangan menemukan indikasi ketidaksesuaian data BLTS di sejumlah desa. Aparat desa di Desa Doulan, Kecamatan Bokat, dan Desa Paleleh, Kecamatan Paleleh, diduga ikut menerima BLTS, memicu kekecewaan warga yang merasa jauh lebih membutuhkan bantuan.
“Warga di Doulan kecewa karena ada aparat desa yang ikut dapat BLTS, sementara kami yang susah malah tidak masuk data,” ungkap seorang warga.
Dugaan manipulasi data juga muncul, melibatkan oknum kepala desa dan operator desa. Proses verifikasi diduga tidak transparan, sehingga penerima bantuan tidak sesuai dengan kondisi ekonomi yang sebenarnya
Masyarakat menuntut penjelasan resmi dari Pemerintah Daerah dan Dinas Sosial Kabupaten Buol. Mereka berharap pemerintah lebih memperketat mekanisme verifikasi penerima BLTS ke depan, sehingga bantuan benar-benar sampai kepada keluarga yang membutuhkan.
“BLTS itu hak warga miskin, bukan hak aparat desa atau keluarga mereka,” tegas seorang warga. (Syafri)
