Palu, Tinombala.Com// Demo mahasiswa dan masyarakat di depan kantor DPRD Sulawesi Tengah pada Senin, 25 Agustus 2025, menunjukkan tuntutan mereka terkait putusan Mahkamah Konstitusi.
Dalam aksi ini, sekitar 300 mahasiswa dari Universitas Tadulako dan Universitas Abdul Aziz Lamadjido, serta masyarakat dari Aliansi Pemuda Palu Selatan, berkumpul untuk menyampaikan aspirasi mereka.
Ozi selalu koolap aksi meminta pihak anggota DPRD Sulteng untuk menemui mereka guna melakukan evaluasi terkait tuntutan yang disampaikan
“Kepada kepolisian untuk tidak menghalangi kami bertemu dengan anggota DRPD Sulteng,” kata Ozi dalam orasinya.
Dilansir dari Tribun palu Mereka menyampaikan isu sentral “Evaluasi Kebijakan Kontroversial Pemerintah”.
Aksi ini dilaksanakan buntut beberapa kebijakan pemerintah yang dianggap merugikan masyarakat.
Massa aksi tiba dengan membawa spanduk, poster yang berisi tuntutan serta menggunakan mobil sound.
Selain itu sentral, Aliansi Rakyat Kota Palu Menggugat juga menyampaikan isu turunan, diantaranya batalkan kebijalan PBB-P2 dan evaluasi pajak umkm 10 persen Kota Palu.
Mereka juga menyampaikan 10 isu turunan yaitu :
1. Tolak RKUHAP.
2. Bubarkan DPR.
3. Evaluasi seluruh tambang di Sulteng.
4. Evaluasi alih fungsi lahan ke pertambangan.
5. Segera sahkan RUU perampasan aset.
6. Menolak penulisan ulang sejarah. indonesia
7. Menagih 19 Juta janji lapangan pekerjaan.
8. Jaminan sosial untuk perempuan dan anak.
9.naikkan gaji guruh.
10. Evaluasi program MBG.
Latar Belakang Kenaikan
Kenaikan PBB ini disebabkan oleh pemutakhiran Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang baru dilakukan pertama kali sejak tahun 2014.
Kenaikan NJOP rata-rata berada di angka 10-30 persen, namun ada kasus ekstrem di satu kawasan, yaitu Kelurahan Layana, yang NJOP-nya naik hingga 1.000 persen karena adanya perubahan fungsi lahan dari hutan menjadi kawasan perumahan.
Kebijakan Penundaan
Setelah mendapat protes dari masyarakat, Wali Kota Palu segera mengambil langkah cepat dengan menginstruksikan penundaan pembayaran PBB tahun 2025.
Pemerintah kota saat ini sedang melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan tersebut.
Wali Kota Palu juga telah menjamin bahwa tarif PBB yang akan diberlakukan tidak akan memberatkan masyarakat dan akan kembali ke tarif lama hingga evaluasi selesai.
Bagi wajib pajak yang sudah terlanjur membayar PBB dengan tarif baru, pemerintah kota berjanji akan memberikan kompensasi atau penyesuaian pada tahun berikutnya, yaitu 2026. (*)
