TINOMBALA.COM, Bukittinggi Sumatera — Ruang sidang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bukittinggi pada Selasa pagi, 28/04/2026, menjadi arena evaluasi besar terhadap jalannya pemerintahan kota sepanjang tahun lalu. Di hadapan Wali Kota Bukittinggi Ramlan Nurmatias dan jajaran pemerintah daerah, DPRD menyerahkan setumpuk catatan: 147 rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025.
Angka itu bukan sekadar formalitas tahunan. Di balik ratusan rekomendasi tersebut, tersimpan sederet persoalan yang dinilai masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah kota, mulai dari pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, hingga sektor pariwisata.
Ketua DPRD Bukittinggi, Syaiful Efendi, mengatakan rekomendasi itu merupakan hasil pembahasan panjang Panitia Khusus (Pansus) DPRD yang menelaah laporan pertanggungjawaban pemerintah secara mendalam.
“Pansus telah melakukan pembahasan secara komprehensif sebelum merumuskan rekomendasi yang akhirnya disepakati dalam rapat paripurna internal,” kata Syaiful dalam sidang tersebut.
Salah satu sorotan utama datang dari sektor pendidikan. DPRD menilai masih ada ketimpangan akses pendidikan yang harus segera diatasi pemerintah daerah. Persoalan anak putus sekolah, kenakalan remaja, hingga kasus perundungan atau bullying di lingkungan pendidikan masuk dalam daftar evaluasi serius.
Juru Bicara Pansus DPRD, Dedi Fatria, menyebut perhatian terhadap pembentukan karakter generasi muda tidak boleh berhenti pada urusan akademik semata. Menurut dia, penguatan seni dan budaya juga perlu menjadi bagian dari kebijakan pendidikan daerah.
Di sektor kesehatan, DPRD menyoroti meningkatnya kewaspadaan terhadap penyakit menular yang masih menjadi ancaman. Pemerintah kota diminta memperkuat pengawasan dan langkah pencegahan terhadap penyebaran HIV/AIDS serta tuberkulosis (TB).
Sementara itu, keluhan klasik masyarakat tentang infrastruktur kembali mencuat dalam rekomendasi DPRD. Persoalan air bersih, banjir, dan minimnya penerangan jalan umum dinilai masih belum tertangani secara maksimal.
Di sektor pariwisata, yang selama ini menjadi salah satu andalan Bukittinggi, DPRD meminta pemerintah lebih serius menyusun kalender kegiatan wisata yang konsisten serta memperkuat promosi digital agar daya tarik kota tetap kompetitif di tengah persaingan destinasi lain di Sumatera Barat.
Wali Kota Bukittinggi, Ramlan Nurmatias, merespons rekomendasi tersebut dengan nada terbuka. Ia menyebut masukan dari legislatif sebagai bahan evaluasi penting bagi pemerintahannya.
“Seluruh perangkat daerah saya minta segera menindaklanjuti catatan strategis yang telah disampaikan DPRD,” ujar Ramlan.
Bagi pemerintah kota, rapat paripurna itu mungkin agenda rutin tahunan. Namun bagi warga Bukittinggi, 147 rekomendasi tersebut menjadi pengingat bahwa laporan kinerja tak cukup hanya dibacakan—ia harus diwujudkan dalam perubahan yang benar-benar terasa.
Pewarta: Sari
Editor: Linda Fang
