KKEP menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat terhadap Irjen Ahrie Sonta Nasution. Ia mengajukan banding atas putusan tersebut.
Jakarta — Karier Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution di kepolisian berujung pemecatan. Komisi Kode Etik Profesi Polri (KKEP) menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) terhadap Ahrie dalam perkara dugaan penyadapan ilegal nomor telepon Presiden Prabowo Subianto.
Putusan tersebut dibacakan pada Selasa, 10 November 2026. Meski dijatuhi sanksi pemecatan, Ahrie menyatakan akan mengajukan banding.
Kepala Divisi Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir menyampaikan keputusan itu di Gedung Propam Polri, Jakarta Selatan.
“Yang kedua, sanksi administratif yaitu pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) sebagai anggota Polri,” kata Johnny.
Majelis KKEP menyatakan Ahrie terbukti melanggar sejumlah ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 dan Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi Polri.
Ia juga dinilai diduga melakukan perbuatan tercela sehingga dijatuhi sanksi administratif berupa pemecatan dari institusi kepolisian.
