POHUWATO – Keluarga korban dugaan percobaan pemerkosaan anak di bawah umur di Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo,
Keluarga korban meminta aparat penegak hukum (APH) untuk bertindak sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak.
Karena kedua terduga pelaku yang berinisial IC yang sudah beristri dan AD /status masih sekolah , keduanya warga Desa Bulili, Kecamatan Duhiadaa, diduga masih berada di luar tahanan. 13/11/2026
Menurut keterangan keluarga korban Sumardi polumuduyo , kedua terduga pelaku tidak ditahan dengan alasan masih anak di bawah umur. Sementara Satu orang di antaranya disebut sudah berumah tangga, dan satu orang lainnya masih berstatus pelajar.tegas sumardi
Kini Kondisi ini membuat keluarga korban mempertanyakan proses hukum yang berjalan karena dalam kasus itu satu sudah berumah tangga dan masih di sebut anak di bawah umur, keluaraga korban menyangkan masalah ini semestinya di seriusi , karena terduga pelaku sudah dua kali namun di desa hanya di mediasi .Tampa memberikan efek jerah sekarang perbuatan ini terjadi lagi. Dan kini Terduga masih bebas beraktivitas di luar jangan sampai akan mengulangi kejadian yang ketiga tegasnya.
Saat ini Dampak psikologis yang dialami korban cukup berat. Korban dikabarkan mengalami trauma hingga korban tidak mau masuk sekolah
Atas kejadian ini kakeknya. mengaku resah karena salah satu terduga pelaku yang telah dikeluarkan, diduga sering memposting di media sosial Facebook dengan memegang barang tajam yang membuat korban tidak mau masuk sekolah
.
” kini pengakuan korban sudah trauma. Dan tidak mau masuk sekolah lagi dikarenakan para pelaku yang berada di luar itu sering posting di FB pegang barang tajam. Ungkap korban
Kini keluarga korban dugaan kekerasan seksual anak di bawah umur meminta APH bertindak sesuai undang-undang yang perlindungan anak ” ujar pihak keluarga korban.
Di tempat terpisah ketua DPD BAKORNAS Juma usman Dalam kasus yang melibatkan anak dibawah umur .sebagai pelaku maupun korban, APH terikat pada dua aturan utama:
1. UU No. 35 Tahun 2014 jo UU No. 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak Pasal 81 ayat (1): Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 76D (melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan) dipidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp 5 miliar.
Pasal 82 ayat (1): Setiap orang yang melanggar Pasal 76E (melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul) dipidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp 5 miliar.
2. UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)
Anak yang berkonflik dengan hukum tetap harus diproses secara hukum, namun dengan mekanisme khusus anak. Penahanan terhadap anak hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir, dan harus mengutamakan diversi, rehabilitasi, dan kepentingan terbaik bagi anak, baik bagi pelaku maupun korban.
Artinya, status di bawah umur bukan berarti tidak dapat diproses hukum, melainkan prosesnya harus sesuai dengan mekanisme peradilan anak, dengan tetap memberikan perlindungan dan pendampingan terhadap korban.
Keluarga korban berharap APH tidak berhenti pada alasan usia pelaku, tetapi tetap memberikan kepastian hukum, perlindungan terhadap korban, serta pengawasan terhadap terduga pelaku agar tidak menimbulkan rasa takut dan trauma lanjutan bagi korban.tutup juma
Hingga berita ini diturunkan, pihak APH belum memberikan keterangan resmi terkait status hukum kedua terduga pelaku.
Pihak http:/tinombala masih berupaya melakukan konfirmasi kepada pihak terkait untuk mendapatkan klarifikasi.
Identitas korban sengaja tidak disebutkan demi perlindungan anak sesuai UU Perlindungan Anak. Asas praduga tak bersalah tetap berlaku kepada semua pihak hingga ada putusan hukum yang berkekuatan tetap. (J)
