SPBU dan NCW Minta Dinas Perikanan Verifikasi hingga ke SPBU
TINOMBALA.COM, Buol Sulteng — Antrean panjang BBM subsidi di sejumlah SPBU Kabupaten Buol kembali memunculkan pertanyaan tentang siapa yang sebenarnya mengakses bahan bakar bersubsidi. Di tengah warga yang harus mengantre berjam-jam, pengelola SPBU meminta Dinas Perikanan memperketat penerbitan rekomendasi barcode nelayan.
Permintaan itu muncul setelah pengelola SPBU menilai perlu ada verifikasi faktual terhadap pemohon sebelum barcode nelayan diterbitkan. Verifikasi dinilai penting untuk memastikan rekomendasi diberikan kepada nelayan yang benar-benar memenuhi ketentuan, bukan sekadar berdasarkan kelengkapan administrasi.
“Sebelum rekomendasi diterbitkan, seharusnya dilakukan verifikasi faktual terlebih dahulu kepada pemohon. Nelayan yang sesungguhnya itu tidak setiap hari ikut mengantre BBM subsidi,” ungkap salah seorang pengelola SPBU.
Pernyataan tersebut menjadi sorotan di tengah temuan antrean BBM subsidi yang masih terjadi. Persoalannya bukan semata panjangnya antrean kendaraan, tetapi juga bagaimana memastikan setiap akses BBM subsidi sesuai dengan peruntukannya.
Pengelola SPBU menyebut pola pembelian melalui barcode perlu menjadi bagian dari evaluasi. Jika terdapat pemegang rekomendasi yang tercatat atau terlihat berulang kali mengakses BBM subsidi, menurutnya, kondisi tersebut layak dicocokkan dengan aktivitas dan kebutuhan riil pemilik barcode.
Sorotan serupa disampaikan Adrian Ketua NCW perwakilan Sulawesi Tengah, yang meminta Dinas Perikanan tidak berhenti pada penerbitan rekomendasi dari balik meja. Lembaga tersebut mendorong pegawai dinas ikut turun ke SPBU saat pendistribusian Pengisian rekomendasi untuk melakukan pengawasan terhadap penggunaan barcode nelayan.
“Jangan hanya mengawasi penerbitan di atas meja. Kalian terbitkan rekomendasi barcode, kalian juga seharusnya turun ke SPBU membawa daftar barcode nelayan yang sesungguhnya,” ujar Ketua NCW.
Menurut Adrian, keberadaan petugas Dinas Perikanan di lapangan diperlukan untuk memastikan rekomendasi yang diterbitkan benar-benar digunakan oleh nelayan yang berhak. Termasuk ketika proses pengisian BBM subsidi dilakukan oleh orang yang tidak berhak mewakili pemegang rekomendasi,” Tuturnya
NCW meminta agar kondisi tersebut menjadi perhatian dalam proses pengisian. Jika pemegang rekomendasi tidak hadir dan pengisian dilakukan oleh pihak yang mewakili, menurut NCW, petugas Dinas Perikanan perlu ikut memastikan apakah transaksi tersebut sesuai dengan ketentuan sebelum BBM subsidi disalurkan.
“Kalau ada rekomendasi yang diberikan hanya diwakili dalam pengisian BBM subsidi, sampaikan kepada operator SPBU agar tidak diberikan. Perlu ada peran Dinas Perikanan hadir dalam setiap pengisian rekomendasi barcode nelayan di setiap SPBU ,” ujarnya pada media ini Jum’at,18 September 2026.
Data administrasi penerima rekomendasi perlu diuji dengan kondisi di lapangan agar barcode benar-benar menjadi instrumen perlindungan bagi nelayan dan tidak membuka celah penyalahgunaan.
Karena itu, Dinas Perikanan perlu menjelaskan secara terbuka mekanisme penerbitan rekomendasi, proses verifikasi pemohon, serta bentuk pengawasan terhadap penggunaannya di SPBU.
Sebab ketika masyarakat harus menghabiskan waktu berjam-jam di antrean BBM subsidi, pertanyaan yang muncul bukan hanya berapa banyak BBM yang tersedia, tetapi juga siapa yang mendapat akses, siapa yang mengisi, berapa kali membeli, dan apakah seluruh akses tersebut benar-benar sesuai peruntukan.
Redaksi Tinombala.com membuka ruang klarifikasi bagi Dinas Perikanan Kabupaten Buol, terkait mekanisme penerbitan, penggunaan, dan pengawasan rekomendasi barcode nelayan. (SR/Red)
