TINOMBALA.COM, Agam Sumbar — Di tengah upaya bangkit dari bencana, warga Nagari PSL, Kecamatan Palupuh, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, justru dihadapkan pada kabar yang mengguncang rasa keadilan. Bantuan yang seharusnya menopang kehidupan pascabencana, diduga tidak sepenuhnya sampai ke tangan penerima.
Dugaan ini mencuat dari kesaksian sejumlah warga yang dihimpun TINOMBALA.COM. Selasa, 14/04/2026 Salah satunya disampaikan oleh warga berinisial (JL), yang mengaku melihat langsung proses pengangkutan beras dari kantor wali nagari pada awal Ramadan 2026.
Ia menuturkan, beberapa hari setelah awal puasa, sekitar waktu Zuhur, terlihat aktivitas pemuatan beras di halaman kantor wali nagari. “Sekitar 20 karung, masing-masing 50 kilogram, dimuat ke dalam mobil,” ujarnya.
Menurut (JL), beras tersebut diduga merupakan bagian dari bantuan bencana yang seharusnya didistribusikan kepada masyarakat terdampak. Ia juga menyebut adanya komunikasi sebelumnya dengan salah seorang perangkat nagari berinisial (R), yang menyampaikan rencana penjualan beras dengan alasan untuk kegiatan sosial.
Namun, informasi tersebut belum dapat diverifikasi secara independen oleh redaksi.
Kesaksian lain datang dari warga sekitar kantor wali nagari yang enggan disebutkan namanya. Ia mengaku beberapa kali melihat kendaraan keluar masuk kantor, terutama pada malam hari.
“Ada mobil jenis L300 yang datang bergantian. Saya tidak tahu pasti apa yang dibawa, tapi aktivitasnya tidak seperti biasanya,” katanya.
Sejumlah warga menduga peristiwa ini tidak terjadi satu kali. Kekhawatiran pun muncul bahwa bantuan lain berpotensi mengalami perlakuan serupa. Meski demikian, dugaan tersebut masih memerlukan penelusuran lebih lanjut.
Hingga laporan ini disusun, pihak yang disebut dalam keterangan warga,termasuk perangkat nagari berinisial (R) dan seorang wali jorong berinisial (SE) belum memberikan tanggapan atas upaya konfirmasi yang dilakukan melalui pesan singkat.
Redaksi juga belum memperoleh keterangan resmi dari pemerintah nagari maupun otoritas terkait di tingkat kecamatan dan kabupaten.
Oleh karena itu, klarifikasi dari pihak terkait menjadi penting untuk memastikan duduk perkara yang sebenarnya.
Terlepas dari itu, situasi ini telah menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Bagi warga yang masih berjuang memulihkan kehidupan pascabencana, kepastian distribusi bantuan menjadi hal mendasar.
Masyarakat berharap aparat berwenang dapat melakukan penelusuran secara objektif dan transparan. Jika tidak terbukti, nama baik pihak terkait perlu dipulihkan. Namun, bila ditemukan pelanggaran, warga meminta adanya penegakan hukum sesuai ketentuan yang berlaku.
Di Palupuh, persoalan ini bukan semata tentang bantuan yang diduga menyimpang. Ia menyentuh hal yang lebih mendasar: kepercayaan publik yang kini menunggu kejelasan. (TIM)
